Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pada pagi hari ini Rabu (11/6) dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota DPR, menyatakan bahwa lembaga-lembaga legislatif dunia memiliki bobot hukum yang serupa. Namun, ia menegaskan bahwa tolok ukur utama dalam menilai parlemen-parlemen dunia adalah bobot hakikinya, yaitu “tujuan, arah gerak, dan sikapnya.” Dari sudut pandang ini, kedudukan dan martabat DPR (Majelis Syura) benar-benar tiada bandingannya di dunia. Tentu saja, kelestarian dan keberlangsungan kedudukan yang terhormat dan mulia ini menuntut sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para anggota parlemen.

Imam Khamenei mengawali pidatonya dengan menyampaikan selamat atas Hari Raya Ghadir kepada seluruh umat Islam, yang menurutnya merupakan peristiwa agung dan sarat dengan makna mendalam dalam khazanah makrifat Islam. Ia juga mengucapkan selamat kepada bangsa Iran atas kelahiran Imam Hadi as.

Pemimpin Revolusi menyebut bahwa kedudukan hukum parlemen-parlemen dunia serupa karena berasal dari keagungan posisi hukum. Ia menambahkan bahwa hukum merupakan syarat utama bagi kehidupan sosial umat manusia, dan secara rasional, hukum yang dirumuskan melalui akal kolektif oleh wakil-wakil terpilih rakyat memiliki legitimasi dan nilai yang lebih tinggi.

Namun, Ayatullah Khamenei menekankan bahwa bobot hakiki parlemen berbeda satu sama lain. Ia mengatakan bahwa kedudukan dan kehormatan sebuah parlemen yang “berlandaskan agama, terdiri atas individu yang bertakwa dan bersih, serta fokus pada keadilan, pembelaan terhadap kaum lemah, dan perlawanan terhadap para penindas,” sangat berbeda dengan parlemen yang “beranggotakan orang-orang sembrono, mendukung penindasan, diskriminasi, kesenjangan kelas, dan melindungi para penjahat seperti para pembantai di Gaza.”

Dengan menekankan ukuran pokok tersebut, Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa kedudukan DPR dan para wakil rakyat Iran tidak memiliki bandingan di dunia. Karena itulah Imam Khomeini menyebut DPR sebagai intisari keutamaan bangsa.

Ia menambahkan bahwa meskipun kecenderungan politik dan kinerja parlemen dalam berbagai periode berbeda-beda, secara keseluruhan posisi DPR tetap unggul dan berbeda dari parlemen-parlemen lain di dunia. Oleh karena itu, menghormati parlemen merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Ayatullah Khamenei menggambarkan DPR sebagai tempat ibadah dan "masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan." Ia menyebut bahwa segala pemikiran, kerja, dan legislasi yang dilakukan dalam atmosfer mulia dan suci ini adalah bentuk ibadah.

Namun ia mengingatkan bahwa kemuliaan dan kedudukan agung ini tidak akan langgeng dengan sendirinya, kecuali jika dipelihara melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Tanggung jawab besar ini berada di tangan para wakil rakyat.

Dalam kesempatan itu, Ayatullah Khamenei juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Mohammad Bagher Qalibaf sebagai Ketua DPR. Ia kemudian memaparkan sejumlah kewajiban yang harus dipegang oleh anggota parlemen demi menjaga martabat hakiki lembaga legislatif. Menurutnya, seorang wakil rakyat harus merasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan hukum, berupaya meraih keridhaan Ilahi, menjaga kepentingan nasional, serta tidak tunduk pada konflik kepentingan.

Ia mengingatkan pentingnya ucapan dan tindakan anggota parlemen yang dapat memengaruhi opini publik. Oleh sebab itu, para anggota parlemen harus berhati-hati agar tidak memberikan peluang bagi pihak yang ingin menyalahgunakan pernyataan tersebut untuk merugikan negara, sistem pemerintahan, dan kepentingan nasional. Ia menyebut bahwa ucapan dari mimbar parlemen harus bersifat membangkitkan harapan dan menenangkan masyarakat. Ia mengapresiasi kondisi parlemen saat ini yang cenderung menenangkan, berbeda dengan masa lalu ketika parlemen sering menjadi ajang pertikaian terbuka.

Dalam penjelasan mengenai prinsip lain dalam menjaga martabat parlemen, Ayatullah Khamenei menekankan bahwa ucapan para wakil rakyat harus mencerminkan rasionalitas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Revolusi. Ia menyatakan bahwa reaksi negara-negara lain di dunia tidak boleh memengaruhi sikap para wakil, sebab yang harus ditonjolkan adalah komitmen pada prinsip dan cita-cita Revolusi, yang mencerminkan keteguhan dan kehendak nasional.

Ia menyebut keteguhan luar biasa bangsa Iran dalam menghadapi tekanan dan retorika kekuatan-kekuatan besar dunia, serta partisipasi luas rakyat dalam peringatan wafat Imam Khomeini dan peringatan 22 Bahman (11 Februari, tumbangnya Rezim Syah Pahlevi), sebagai bukti nyata dari keteguhan nasional. Keteguhan ini, lanjutnya, harus tercermin dalam sikap parlemen dalam menerima atau menolak undang-undang dan tokoh-tokoh tertentu.

Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa menjaga persatuan nasional lebih penting dari sebelumnya, dan mengubah perbedaan “selera, politik, atau urusan kerja” menjadi pertikaian terbuka justru merugikan. Ia menambahkan bahwa dalam isu-isu pokok negara, seharusnya hanya terdengar satu suara, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu seperti satu tangan.

Ia menyebut koordinasi dan pertemuan bersama antara para pemimpin cabang kekuasaan sebagai sarana tepat untuk menyelesaikan masalah negara. Ia menyambut positif adanya keselarasan relatif antara tiga cabang pemerintahan saat ini, berbeda dengan masa lalu ketika seruan untuk menyelesaikan masalah secara internal kerap diabaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar parlemen tidak menjadi corong bagi perpecahan.

Ayatullah Khamenei juga menyampaikan sejumlah imbauan spesifik. Ia menyebut bahwa dimulainya masa kerja parlemen ke-12 bersamaan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Ketujuh adalah peluang emas untuk mengejarnya dengan serius. Ia menyayangkan bahwa rencana-rencana sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan dan menekankan bahwa tingkat pencapaian Rencana Ketujuh minimal harus 90 persen. Namun demikian, setiap pasal dari rencana ini membutuhkan perundangan dan regulasi yang perlu disiapkan oleh parlemen.

Ia juga menegaskan pentingnya penjelasan aturan-aturan (tanqih-e qawanin) dan mendorong para anggota parlemen untuk hadir secara aktif dan siap dalam rapat-rapat pleno maupun komisi dengan persiapan matang. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah, termasuk menghindari membebani para pejabat eksekutif dengan terlalu banyak pertanyaan atau pemanggilan ke parlemen—yang menurutnya merupakan keluhan umum dari pemerintahan sebelumnya maupun yang sekarang.

Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa hak parlemen untuk mengajukan pertanyaan, memanggil menteri, serta melakukan penyelidikan tetap harus dihormati, namun pelaksanaannya harus dibatasi pada hal-hal yang benar-benar penting dan dibuktikan secara resmi.

Ia juga menyoroti modifikasi berlebihan terhadap rancangan undang-undang ekonomi oleh parlemen sebagai faktor yang merusak struktur utama rancangan tersebut. Ia mengingatkan bahwa struktur dasar APBN juga harus dijaga, meski koreksi terhadap kekeliruan pemerintah tetap diperlukan. Namun, penyusupan pendapatan yang tidak realistis dan tak dapat dicapai harus dihindari.

Ayatullah Khamenei menekankan bahwa karakter revolusioner harus senantiasa dijaga. Ia menyebut bahwa menjadi revolusioner bukanlah sekadar membuat keributan, dan dalam memahami semangat revolusi, para wakil harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan.

Menurutnya, semangat revolusi berarti bergerak dalam jalur cita-cita Revolusi, mencegah penyimpangan darinya, bersikap berani dan jelas dalam mengutarakan pendapat dengan cara yang sopan dan tidak menghina, serta tidak mencampurkan urusan pribadi atau selera politik dalam pekerjaan parlemen. Ia mengingatkan ucapan Imam Khomeini bahwa “alam semesta adalah lokus manifestasi Tuhan,” dan dengan kesadaran tersebut, para wakil harus berupaya mencari keridhaan Ilahi, menyatakan sikap Revolusi dengan tegas dan berani, serta menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ayatullah Khamenei juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk nyata dari semangat revolusi adalah reaksi kolektif, kuat, dan tegas terhadap pernyataan tidak bijak atau tuduhan terhadap Republik Islam.

Di awal pertemuan ini, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf memaparkan pencapaian penting para wakil rakyat dalam setahun terakhir serta program-program mendatang lembaga legislatif. Ia menyebut bahwa dasar kerja sama bertanggung jawab dengan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan umum negara serta upaya untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Ketujuh.

Qalibaf menyebut pengawasan parlemen terhadap “pengelolaan pasar” sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola negara. Ia menambahkan bahwa “kelanjutan distribusi kupon digital untuk menjaga daya beli masyarakat,” “pengendalian nilai tukar dan pasokan valuta untuk produksi,” “penyelesaian ketidakseimbangan energi,” serta “mengurangi beban biaya perumahan,” adalah empat program utama bersama pemerintah untuk mengatasi masalah rakyat.

Ketua parlemen juga menyinggung pentingnya Undang-Undang Tindakan Strategis untuk Melindungi Kepentingan Nasional dan dukungan parlemen terhadap posisi bermartabat diplomasi Iran dalam negosiasi Muscat. Ia menyebut bahwa “pengesahan Undang-Undang Pajak atas Spekulasi,” “pengesahan garis besar Rencana Nasional Kecerdasan Buatan,” “penyederhanaan hukum dengan bantuan platform Qanunyar dan alat cerdas,” “revisi Undang-Undang Pengawasan Perilaku Wakil Rakyat,” serta “pengelolaan anggaran dan pengawasan keuangan secara cerdas” merupakan sejumlah langkah penting yang telah dilakukan oleh parlemen ke-12.

Qalibaf juga menyampaikan bahwa audit menyeluruh oleh Divisi Akuntabilitas Negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, keaktifan wakil rakyat dalam diplomasi parlementer, serta hubungan langsung dan berkelanjutan dengan masyarakat di seluruh penjuru negeri merupakan bagian dari laporan kinerja lembaga legislatif. [MK]